Negeri Syariat Darurat Syariat

Redaksi 30 Mei 2021 | 12:37 75
Negeri Syariat Darurat Syariat

Oleh:  M. Ikhwan*

Kalimat tanya sebagaimana dituliskan di atas patut direnungkan kembali guna memberi catatan pinggir, garis bawah, cetak tebal atau penanda penting lainnya atas pembangunan syariat Islam di Aceh. Beberapa orang yang sempat ditemui secara langsung berpendapat “jika dibadingkn dengan sebelum diberlakukannya syariat Islam di Aceh tentu lebih baik saat ini. Sederhanya, dulu pakai rok mini sekarang sudah rok panjang, dulu tidak pakai jilbab sekarang sudah dikenakan meskipun dalam praktiknya belum sempurna”. Tapi penting dicatat bahwa tidak cukup dipadai sampai pada narasi itu, musti dicermati pada tataran praktiknya di lapangan jika kualitas bersyariat itu bukan sekedar label akan tetapi berorientasi pada tujuan syariat itu sendiri (maqashid al-syariah).

Membaca pembangunan syariat Islam di Aceh dapat dilihat seperti pemberitaan yang sedang heboh di berbagai media tentang kasus kekerasan seksual yang kerap dilakukan orang-orang dekat korban (teman, saudara, pacar, guru, paman, hingga orang tua kandung korban). Kasus tersebut berulang kali terjadi di berbagai tempat di Aceh. Data LBH Banda  Aceh sejak 2017-2020 dicatat telah terjadi  6000-an kasus.

Mirisnya, para pelakunya ada yang tidak dihukum alias divonis bebas dengan dalih tidak terbukti secara hukum. Pun kalau terbukti bersalah dan dapat dihukum sesuai qanun No. 6/2014 tentang hukum jinayat juga tidak dapat membuat efek jera bagi pelaku, karena hukumannya dinilai ringan, hanya 45-125 kali cambuk, atau 450-1.250 gram emas, atau 45-175 bulan penjara, setelah itu mereka bebas berkeliaran dan kembali menjadi “predator” yang dapat mengintai mangsanya setiap saat.

Jika ditarik ke belakang juga akan ditemukan pembangunan hukum yang belum maksimal di Aceh. Khairil Miswar dalam bukunya “Islam Mazhab Hamok” berhasil merekam secara baik kondisi penegakan qanun yang memperihatinkan itu, misalnya memandikan orang-orang yang diduga berbuat khalwat dengan air comberan atau mengarak pasangan tersebut keliling kota dengan busana seadannya, demikian juga terhadap yang diduga mencuri atau melakukan praktik perdukunan yang diberi hukuman tanpa jalur pengadilan, padahal jika diamati penghukuman seperti itu tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Aceh maupun Indonesia secara nasional. Tentunya sangat memperihatinkan jika sebahagian menganggap pengadilan jalanan semacam ini sedang menegakan hukum.

Dalam ranah muamalah, Furqan Jamali baru-baru ini menulis “Mensyariahkan Bank Syariah” yang dimuat di salah satu media online, ia memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam sistem perbankan syariah yang kini marak di Indonesia terlebih Aceh pasca qanun No. 11/2018 tentang lembaga keuangan syariah disahkan, yang mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi ke sistem syariah. Beberapa kasus ini hanya sebagai contoh untuk menggambarkan bahwa pembangunan hukum di Aceh sedang tidak baik-baik saja, masih banyak kasus lain yang tidak mungkin dituliskan satu persatu di sini.

Penerapan syariat Islam yang selama ini disuarakan dinilai cenderung hanya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah, sedangakan elit nyaris tidak tersentuh karena tidak satupun qanun yang dapat yang dapat mengejar pelaku konon lagi memberi efek jera seperti koruptor, perusak ekosistem hutan dan laut, mafia perusahaan ilegal dan kejahatan lain. 

Belum lagi jika ditarik ke ranah sosial kemasyarakatan, qanun-qanun tersebut juga belum berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kalangan bawah yang masih bermasalah dengan sulitanya lapangan pekerjaan, akses kesehatan yang belum memadai, pelayanan pendidikan yang belum merata. Data BPS yang menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin cukuplah menjadi tamparan buat kita untuk segera berbenah dalam bidang ini.

Rekontruksi Pembangunan Hukum

Provinsi Aceh pasca disahkannya UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh, lalu UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus, serta UU No. 11/2006 tentang pemerintahan Aceh telah menjadi dasar utama dimulainya pembentukan hukum secara syariat Islam di Aceh atau dikenal dengan qanun. Pembangunan hukum dalam kehidupan bernegara merupakan aspek penting, bukan hanya karena amanat konstitusi namun juga sebagai keharusan alamiah mewujudkan peradaban negara moderen, terlebih lagi jika negara tersebut ingin dibangun di atas landasan sistem demokrasi seperti yang telah dipilih bangsa Indonesia saat ini. Atas dasar inilah Indonesia dan beberapa negara yang memilih sisitem demokrasi disebut sebagai negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat). 

Jika dihitung usia Indonesia merdeka sejak tahun 1945 sampai 2021 menjelang  76 tahun, namun hukum belum dapat ditegakkan setegak-tegaknya sebagaimana harapan dasar negara pancasila dan UUD 1945, misalnya menempatkan setiap manusia sama dihadapan hukum seperti disinggung sebelumnya belum dapat dianggap sempurna, masih lemah, masih sebagai sloganistis, masih sebagai konsep atau pernyataan kehendak (statemen of intent). Pada hakikatnya hukum berperan penting untuk menciptakan perlindungan, kepastian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, namun hukum yang berlaku secara substantif kini seperti kehilangan ruh, sehingga dinilai perlu rekontruksi pembangunan hukum ke arah yang lebih baik. 

Memaknai pembangunan hukum di Aceh sedang dalam kondisi darurat, perlu dievaluasi dan diperbaiki atau tidak, itu diserahkan pada diri masing-masing. Namun jika ini dirasa penting, harus dievaluasi dan diperbaiki, disini ditawarkan beberapa pertimbangan:

Pertama, mendorong produk hukum (qanun) bersumber pada pancasila dan UUD 1945. Agenda ini dapat dimulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada nilai-nilai luhur pancasila, dan akomodasi hukum bebasis budaya (local wisdom) yang tumbuh-kembang dalam masyarakat, serta melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai upaya penguatan ideologi hukum guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Kedua, menghilangkan hukum sebagai alat represi dan kriminalisasi. Meletakan hukum berlaku untuk semua kalangan tanpa kecuali (equality before the law) adalah harapan semua pihak agar qanun-qanun itu tidak terkesan hanya menyasar masyarakat tertentu, kalangan bawah dan kaum hawa (patriarki), tapi juga dapat mengejar koruptor dan mafia lainnya. Kecenderungan represi dan kriminalisasi pada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak harus segera dihilangkan.

Ketiga, memutus stigma penegak hukum yang koruptif dan manipulatif. Penegak hukum idealnya berlatar belakang generasi profesional hukum sehingga benar-benar dapat meletakan hukum pada kepentingan dan kebutuhan bangsa daripada sekedar bermain-main dengan pasal, doktrin maupun prosedural. Pemahaman hukum secara legalistik positivistik dan berbasis pada empiris dinilai sudah terlambat beradaptasi dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum sebagai institusi pengaturan telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deteministik. 

Dengan menitikberatkan perhatian pada pembangunan hukum di Aceh semoga ke depan lahir qanun-qanun yang progresif dan penegakan hukum yang selalu berpihak pada keadilan, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum di masyarakat.

*Penulis adalah Dosen Hukum Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.