PhiloSufi Institute Minta MPU Bijak Kelola Keberagaman dan Perbedaan di Aceh

Redaksi 28 Juli 2020 | 22:12 182
PhiloSufi Institute Minta MPU Bijak Kelola Keberagaman dan Perbedaan di Aceh

Dok TMJS

 

Banda Aceh – Direktur Philosufi Institute, Teuku Muhammad Jafar Sulaiman meminta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) agar lebih bijak dalam mengelola perbedaan dan keragaman di Aceh.

Hal ini dikatakannya dalam diskusi yang diselenggarakan Philosufi Institute yang bertajuk “Bagaimana MPU Aceh Mengelola Perbedaan dan Keragaman?. Kegiatan ini berlangsung senin (27/7), di Aula Fakultas Ushuluddin UIN Ar – Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Jafar menyebutkan, tujuan diselenggaranya kegiatan ini untuk bersama-sama melihat bagaimana persepktif MPU dalam mengelola keberagaman di Aceh, karena menurutnya, pasca damai serta penerapan syariat islam, Aceh masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keberagaman dan perbedaan di Aceh.

“Hari ini perbedaan direspon seperti apa? Pengerahan massa? Atau Bagaimana?, karena itu kita ingin melihat perspektif MPU dalam hal ini," kata jafar.

Lebih Jauh Jafar meminta agar dalam pengelolaan keberagaman dan perbedaan yang ada, MPU Aceh harus melandaskan pada prinsip integritas terbuka, dimana setiap orang bebas dan tanpa rasa takut atau terintimidasi dalam mengakui dan mengekspresikan keyakinannya di ranah publik.

Ia juga meminta agar MPU dalam merespon persoalan yang terjadi untuk tidak terkekang pada opini dan narasi massa, namun melihat secara objektif inti persoalan perbedaan dan keberagaman agar tidak menimbulkan efek yang lebih buruk. Menurutnya fatwa sesat bukanlah solusi mengelola perbedaan dan keragaman, namun justru menimbulkan masalah lain.

“Kehadiran MPU sebagai lembaga pemersatu ummat diharapkan mampu mewujudkan kenyamanan bagi semua orang yang memiliki pandangan yang berbeda, dan MPU tidak boleh tersandera oleh narasi massa atau opini massa, khususnya dalam menangangi tentang aliran diduga sesat”,terang Jafar.

Narasumber lainnya akademisi UIN Ar-Raniry Fuad Mardhatillah mengatakan, Perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah yang tidak dapat dihindari, karena itu dalam mengelola keberagaman,

Ia meminta agar setiap orang menerapkan prinsip Ta’aaruf, yakni upaya mengenali setiap bentuk perbedaan agar saling memahami dan tidak menimbulkan konflik.

Untuk melakukan hal ini menurutnya dibutuhkan kecerdasan dalam mengelolanya, sehingga perbedaan ini justru menjadi lebih konstruktif dalam mendorong kekayaan khazanah kita.

Sementara itu Aktivis Perempuan, Rasyidah dalam diskusi menjelaskan budaya keagamaan di Aceh lebih cenderung pada Paternalistic religious, sehingga sebagian masyarakat hanya menyerap informasi kebenaran hanya dari tokoh ulama tertentu saja, sehingga berpotensi terjadi gesekan dengan kelompok lainnya yang berebeda.

Ia juga meminta agar ulama perempuan juga mendapatkan tempat dalam hirarkhi kepengurusan di MPU Aceh. Hal ini menurutnya penting untuk menjaga relasi setara hak – hak perempuan.

Wakil Ketua II MPU Aceh, Muhibbuthabary dalam kegiatan tersebut menjelaskan MPU Aceh sangat menghormati toleransi dan keberagaman di Aceh, pihaknya juga menjelaskan selama ini MPU telah melakukan pendekatan yang humanis dalam menyikapi perbedaan di Aceh.

Namun menurutnya, perbedaan dalam hal aqidah adalah hal yang tidak boleh ditolerir, karena hal tersebut menyangkut keyakinan yang prinsipil bagi umat islam.

Diskusi ini diselenggarakan dengan jumlah peserta terbatas hanya 15 orang, serta dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, selain itu para peserta lain mengikuti kegiatan ini dengan menggunakan aplikasi zoom.

Adapun peserta yang hadir mewakili berbagai kalangan, seperti Aktivis Dayah Aceh, Tastafi Banda Aceh, Aktivis Perempuan, Perwakilan Hakka Aceh, Perwakilan dari Kristen dan Katolik di Aceh. (TMJS)