Perkuat BNPB Suatu Keharusan Menuju Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana

Redaksi 19 Mei 2021 | 09:15 45
Perkuat BNPB Suatu Keharusan Menuju Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana

Dae Wan

Oleh : Dae Wan
(Penulis Relawan Gempa dan Tsunami Aceh 2004 dan Wakil Ketua PWPM Aceh)

Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta aturan turunannya termasuk terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB, tak terlepas dari bencana Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh, 26 Desember 2004.

Bencana Gempa dan Tsunami Aceh tersebut tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai bencana dengan Status Bencana Nasional seseuai dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  Penanggulangan Bencana, devinisi Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Hal ini sejalan dengan bunyi kalimat pada salah satu alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berbicara tentang  Penanggulangan Bencana, otomatis secara komprehensif dimulai dari pra bencana melalui kegiatan pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana. Kemudian pada tahapan saat bencana berkaitan siaga darurat, penanganan darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Sementara pada tahapan selanjutnya yaitu pasca bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Oleh karenanya atas nama pribadi, pemuda dan atau masyarakat Aceh, mohon maaf kami menolak dengan keras rencana Pemerintah melalui perwakilannya Menteri Sosial RI mengkerdilkan apalagi menghilangkan BNPB dari Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang telah diajukan oleh Pemerintah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana kita ketahui bersama merupakan laboratorium bencana, olehkarena Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana harus lebih memperkuat Kelembagaan BNPB dan BPBD di seluruh Wilayah Indonesia bukan malah menghapusnya atau menjadikannya Badan ini hanya cukup dibentuk melalui Keputusan Presiden.

Langkah pengajuan revisi UU ini, kami nilai sangat melemahkan bahkan menghapuskannya merupakan langkah mundur yang akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI selaku Delegasi saat melakukan pembahasan dengan DPR RI melalui Komisi VIII. Kita pernah mendengar terkait rencana revisi UU Penanggulangan Bencana yang diajukan ke DPR RI oleh Pemerintah melalui Menteri Sosial RI sebelumnya dan rupanya tetap dilanjutkan oleh Menteri Sosial RI yang saat ini sedang menjabat.

Mohon maaf yang sebesarnya kami sampaikan kepada Pemerintah, melalui pesan ini kami sangat mendukung Komisi VIII DPR RI dan masyatakat Indonesia yang memiliki keinginan bersama untuk memperkuat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diseluruh Indonesia. Khusus di Aceh sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namanya Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau disingkat BPBA.  

Terakhir, besar harapan kami khususnya di Aceh dan umumnya masyarakat Indonesia, semoga Pemerintah dapat merubah kebijakannya dengan memperkuat kelembagaan BNPB, BPBA dan BPBD seluruh wilayah Indonesia melalui revisi UU Penanggulangan Bencana karena NKRI adalah laboratoriumnya bencana, bukan sebaliknya.

Bersama kita perkuat penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca) di Indonesia menuju ketangguhan Bangsa dengan melibatkan seluruh elemen Bangsa dengan konsep pentahelix atau multipihak dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu.  

Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 H.    Taqabalallahu Minna wa Minkum, Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Semoga seiring diperkuatnya kelembagaan BNPB, kapasitas masyarakat Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana.

Fastabiqul Khairat.
Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan.