Pemuda Ini Harapkan Pemkab Aceh Selatan Lahirkan Qanun Bantuan Hukum

Redaksi 15 Maret 2021 | 22:06 32
Pemuda Ini Harapkan Pemkab Aceh Selatan Lahirkan Qanun Bantuan Hukum

Rizal salah satu pemuda Aceh Selatan

Tapaktuan, Rizal salah satu pemuda Aceh Selatan berharap Pemkab dan Dprk Aceh selatan agar melahirkan sebuah produk qanun tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu,seperti yang diprogram oleh pemerintah Aceh dalam bidang hukum,

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan langkah kecil yang sangat penting. Program ini adalah bentuk dari kehadiran Pemerintah Aceh Selatan dalam upaya melindungi dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Aceh Selatan yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

Hal tersebut yang disampaikan oleh Rizal yang juga alumni Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, meluncurkan Program bantun hukum bagi masyarakat Aceh selatan yang kurang mampu adalah langkah yang sangat diperlukan.

"Meski hanya sebuah langkah kecil, namun bagi saya ini adalah langkah kecil yang sangat penting. Ini adalah sebuah upaya pemerintah memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada rakyat.
pemerintah selaku pemegang kedaulatan, dalam memberi perlindungan hukum." imbuhnya.

Rizal menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Selatan untuk meluncuran Program Aceh Selatan Hebat di bidang hukum, karena sangat di perlukan untuk masyarakat kurang mampu.

Ia berharap  kepada legislatif agar segera memasukan dalam program legislasi (prolega) tentang bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu ,sebab selama hampir 2 tahun menduduki kantor rakyat mereka masih duduk santai.

Berharap Pemkab Asel mendorong DPRK membuat qanun, agar terciptanya Aceh Selatan Hebat dalam memberi pelayan hukum bagi masyarakat Aceh Selatan agar tercipta de program Aceh selatan hebat dibidang pelayanan hukum.supaya sejalur dengan pemerintah Aceh.

Dalam hal ini Pemerintah Aceh dan DPRA telah menerbitkan regulasi lokal guna memperkuat upaya pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin. Hal tersebut tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2017, tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin di Aceh.

Sedangkan aturan teknis bantuan hukum ini dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019. Selain di Provinsi Aceh ada juga di kabupaten Aceh barat sudah lahir juga qanun nomor 4 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berharap pemkab Aceh Selatan mendorong Dprk membuat qanun bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, agar bisa terwujud dan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat Aceh selatan dalam memberikan jaminan hukum bagi warga, khususnya masyarakat miskin.

Sehingga spirit equlity before the law atau keadilan dalam hukum berdiri tegak di daerah bumi pala.
Untuk diketahui bersama, bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum Qanun nomor 8 tahun 2017

Dan Pergub Nomor 10 tahun 2019 merupakan regulasi lokal yang diterbitkan untuk memperkuat bantuan hukum bagi masyarakat, sehingga istilah ‘hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas’ tidak ada lagi di bumi pala. (Rifan)