Munculnya gagasan agar anggota dewan “turun secara simbolis” menjadi guru atau dosen bahkan hanya untuk sehari, sesungguhnya adalah panggilan nurani. Bayangkan seorang wakil rakyat yang harus merasakan langsung pentingnya jam mengajar penuh, administrasi yang membebani, hingga menghadapi keterbatasan fasilitas di kelas sebagian besar sekolah negeri. Dari pengalaman itu, bukankah kebijakan tidak lagi dibuat dari atas menara marmer, melainkan dari keringat dan suara hati yang sehari-hari menggenggam ilmu?
Kehadiran empati nyata dari wakil rakyat terhadap profesi pendidik bisa menjadi fondasi untuk perbaikan hakiki, yaitu anggaran yang benar-benar menyasar tunjangan kompetensi, jaminan karier yang jelas untuk guru honorer, hingga struktur gaji dosen yang adil terlepas status kepegawaiannya. Ini bukan sekadar soal kebijakan, melainkan soal rasa keadilan yang telah lama tertinggal di belakang janji pembangunan.
Dengan dana pendidikan yang mencapai Rp 724,3 triliun pada tahun 2025, alokasi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan pendidik menjadi kewajiban moral negara bukan lagi pilihan administratif belaka. Apalagi jika wakil rakyat memilih untuk mengalami terlebih dahulu beratnya menjadi guru atau dosen meski hanya dalam konteks simbolik, maka akan tercipta ruang dialog yang benar-benar memahami realitas.
Akhir kata, pendidikan adalah investasi abadi. Untuk itu, sudah saatnya kita tidak hanya berbicara tentang meritokrasi dalam pidato, tapi juga mempraktikkannya dalam keseharian kesejahteraan para pendidik. Dan mungkin, langkah paling tulus untuk memulainya adalah membayangkan: bagaimana jika esok pagi anggota dewan yang terhormat itu benar-benar berdiri di depan kelas menggenggam kapur tulis, meraba papan tulis, mendengar langsung tanya murid sebagai guru yang sesungguhnya.