Kita tahu, sistem penghargaan negara kerap kali tidak steril dari tarik-menarik kepentingan politik dan genealogis. Sejarah penetapan pahlawan nasional pun bukan semata perkara jasa, tetapi juga representasi narasi kekuasaan -- siapa yang berhak ditulis dalam buku sejarah, dan siapa yang tidak.
Dari Aceh ke Jakarta: Jejak Panjang Sebuah Usulan
Kisah pengusulan tokoh Aceh tersebut sesungguhnya telah berliku sejak awal. Beberapa tahun silam, gubernur Aceh kala itu menolak memberikan rekomendasi. Alasan resminya tak pernah dijelaskan secara gamblang, namun publik menduga ada pertimbangan politis, bahkan personal. Sang gubernur dikenal dekat dengan cucu calon pahlawan tersebut, namun kedekatan sering kali justru menjadi sumber jarak baru ketika kepentingan politik ikut bermain.
Tak lama berselang, sang gubernur pun terpental dari jabatan partai, meski masih menjabat sebagai kepala daerah. Sementara berkas usulan sang pahlawan tetap tersimpan di meja birokrasi, menunggu momentum baru. Barulah pada periode berikutnya, dengan kepemimpinan daerah yang berbeda, nama itu kembali diusulkan dan akhirnya masuk ke daftar nasional -- bersanding dengan empat puluh lebih kandidat dari provinsi lainnya.
Namun, ketika keputusan akhir keluar dari tangan Presiden, nasib berkata lain. Sang kakek gagal menembus daftar sepuluh besar. Alasan resminya? Tak pernah dijelaskan ke publik. Tapi dalam politik simbol, diam sering lebih fasih daripada penjelasan.
Etika di Tengah Nepotisme
Di sinilah publik Aceh membaca paradoks tersebut. Di satu sisi, ada rasa kecewa dan mungkin sedikit getir -- karena jasa tokoh yang dianggap pantas justru terabaikan. Di sisi lain, ada semacam pengakuan jujur bahwa mungkin inilah wajah baru kekuasaan: bukan kekuasaan tanpa nepotisme, tapi kekuasaan yang mencoba membatasi kadar nepotisme.