Dalam konteks budaya politik Indonesia, itu merupakan langkah kecil tapi berarti. Karena selama ini, nepotisme bukan hanya praktik, tapi juga bagian dari sistem nilai -- tertanam dalam cara kita memahami “keluarga,” “jasa,” dan “loyalitas.” Maka menolak satu calon pahlawan karena pertimbangan etis (betapa pun samarnya) bisa dibaca sebagai sinyal: bahwa negara mulai sadar ada batas moral yang tak boleh dilangkahi, bahkan dalam hal simbolik seperti penganugerahan gelar.
Sinyal untuk Indonesia Emas
Apakah ini berarti harapan baru? Mungkin. Setidaknya publik mulai menyadari bahwa tidak semua keputusan politik ditentukan oleh silsilah atau hubungan darah. Masih ada ruang kecil bagi logika publik, meski sering terselip di antara bisik-bisik kekuasaan.
Dan mungkin dari ruang kecil itulah perbaikan perlahan bisa dimulai. Bila nepotisme tidak bisa dihapus sekaligus, setidaknya bisa dipangkas dengan kesadaran etis. Bila penghargaan tidak selalu bisa adil, setidaknya bisa sedikit lebih rasional.
Penganugerahan pahlawan nasional tahun ini, pada akhirnya, bukan sekadar seremoni kenegaraan. Ia bisa menjadi cermin kecil tentang bagaimana bangsa ini belajar menata hubungan antara jasa, darah, dan kekuasaan. Bahwa di tengah penyakit kronis bernama nepotisme, barangkali masih tersisa sedikit antibodi moral -- yang membuat kita tetap percaya, menuju Indonesia Emas 2045, masih ada secercah kemungkinan untuk sembuh.
(* Penulis adalah pemerhati sosial, seni, budaya, dan politik)