Lebih mengkhawatirkan lagi, narasi “Indonesia kaya” kerap dipakai untuk menormalisasi kemiskinan seolah ia hanya soal waktu. Padahal kemiskinan adalah pilihan kebijakan. Ia lahir ketika negara gagal memastikan pendidikan berkualitas yang merata, layanan kesehatan yang terjangkau, upah yang adil, serta perlindungan bagi pekerja dan petani kecil. Negara boleh bangga pada angka-angka makro, tetapi kebanggaan itu runtuh ketika sebagian besar rakyat masih harus bertahan hidup, bukan berkembang.
Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah Indonesia kaya, melainkan untuk siapa kekayaan itu bekerja. Jika kekayaan nasional terus tumbuh tanpa menurunkan kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan, maka yang kita rawat bukan kesejahteraan, melainkan ilusi.
Pembangunan seharusnya diukur dari berkurangnya kecemasan hidup rakyat, bukan sekadar bertambahnya grafik ekonomi. Tanpa koreksi arah kebijakan yang berani dan berpihak, Indonesia akan terus menjadi negeri paradoks, kaya di atas kertas, miskin dalam kenyataan.