Menguji Narasi Sejarah ALA–ABAS: Fakta, Klaim, dan Dinamika Politik Pemekaran Aceh
Hal ini tidak otomatis menunjukkan adanya konflik terbuka atau permusuhan, sama sekali tidak. Sebaliknya, pertemuan dan lobi dapat menjadi mekanisme untuk mencari penyelesaian atas kepentingan yang saling bersinggungan.
Dalam perspektif sejarah politik, dinamika semacam ini justru penting karena memperlihatkan bahwa perjuangan pemekaran tidak hanya berlangsung antara daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan negosiasi antarkelompok, tokoh, alim ulama, akademisi, politisi dan masyarakat yang sama-sama menginginkan pembentukan provinsi baru.
Oleh karena itu, istilah anak kembar yang digunakan Rahmat Salam mungkin menggambarkan kesamaan aspirasi dan kedekatan perjuangan. Namun, istilah tersebut tidak meniadakan kemungkinan adanya perbedaan kepentingan dalam menentukan cakupan wilayah.
4. Implikasi terhadap pembacaan press release Rahmat Salam
Dengan tidak memasukkan konteks konflik GAM dan ada persoalan persyaratan administratif, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan ketika membaca press release tersebut.
Pertama, sejarah ALA tidak cukup dijelaskan hanya melalui daftar tokoh penggagas. Perjuangan itu perlu ditempatkan dalam konteks konflik politik Aceh saat itu, kebijakan desentralisasi, dan upaya penataan pemerintahan pada masa tersebut.
Kedua, hubungan ALA–ABAS perlu dibaca melalui dua dimensi sekaligus, yaitu kerja sama untuk memperjuangkan pembentukan provinsi dan negosiasi mengenai cakupan wilayah. Kedua dimensi ini dapat berlangsung bersamaan dan itu terjadi menurut catatan sejarah.
Ketiga, pernyataan mengenai pertemuan dan lobi akan lebih bermakna apabila dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan substansi pembahasannya. Tanggal pertemuan dan daftar peserta saja belum cukup untuk memastikan apakah pertemuan tersebut membahas strategi menghadapi GAM, pemenuhan syarat administratif, penentuan batas wilayah, atau beberapa persoalan sekaligus.
Untuk membangun rekonstruksi sejarah yang kuat, sumber yang paling relevan adalah arsip pemerintah pusat, dokumen DPR RI, dokumen KP3 ALA dan KP3 ABAS, serta kesaksian dari tokoh yang terlibat dalam negosiasi tersebut dan tokoh lain yang juga terlibat yang tidak duduk dalam negosiasi.
5. Kesimpulan
Perjuangan ALA dan ABAS tidak hanya berkaitan dengan aspirasi pemerataan pembangunan, tetapi juga berlangsung dalam situasi konflik politik Aceh dan di tengah kebutuhan memenuhi persyaratan administratif pembentukan provinsi baru.
ALA menghadapi kekurangan minimal satu kabupaten/kota dan berupaya memperoleh tambahan wilayah dari cakupan usulan ABAS, maka lobi dan pertemuan antartokoh dapat dipahami sebagai bagian dari negosiasi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Akan tetapi, jika hanya keputusan seorang politikus dimaknai sebagai keputusan Bersama saya fikir ini keliru.
Demikian pula, hubungan antara pemekaran dan strategi pemerintah menghadapi GAM di era 90-an hingga 2004 perlu ditelusuri melalui bukti dokumenter dan tujuan resmi pemerintah.
Inti persoalannya adalah bahwa sejarah ALA–ABAS perlu dipahami melalui tiga lapisan yang saling berkaitan, yaitu konflik politik Aceh, kepentingan administratif pembentukan provinsi, dan dinamika negosiasi antardaerah.
Pendekatan ini memungkinkan sejarah perjuangan kedua gerakan dijelaskan secara lebih utuh, tanpa menyederhanakannya. Kalau tidak, hal ini akan menjadi sekadar persaingan antartokoh ataupun menganggap keduanya selalu memiliki kepentingan yang identik.