CDOB Aceh Malaka Terima Rekomendasi Gubernur Aceh

Redaksi 08 Agustus 2019 | 15:45 208
CDOB Aceh Malaka Terima Rekomendasi Gubernur Aceh

Muslim Syamsuddin, ST, MAP (Foto Istmewa)

Koran Independen, Banda Aceh. - Salah satu CDOB di Aceh yakni CDOB Aceh Malaka akhirnya memperoleh rekomendasi pamungkas dari Gubernur Aceh (Plt. Gub. Aceh) setelah rangkaian proses kelengkapan administrasi sebelumnya mulai dari rekomendasi Bupati Aceh Utara, rekomedasi DPRK Aceh Utara dan rekomendasi DPRA Aceh.

Ketua Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM) Tgk. Muslim Syamsyuddin, ST. MAP menerima surat rekomendasi Gubernur Aceh tentang Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) dari Gubernur Aceh melalui Biro Pemerintahan Aceh, Rabu, 7/8/2019.


Penerimaan surat rekomendasi tersebut yang bernomor 125.1/10795 yang didasari usulan pemekaran tanggal 23 Oktober 2018, diserahkan oleh Drs. M.Syakir, M.Si selaku Kepala Biro Pemerintahan Aceh, di Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.

Muslim Syamsyuddin, ST. MAP selaku penerima surat rekomendasi tersebut sangat mengapresiasi dan  berterimakasih kepada pemerintah Aceh yang telah mengeluarkan surat rekomendasi pemekaran Aceh Malaka sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi daerah otonomi baru sesuai perundangan yang berlaku.

 

"Saya sangat berterimakasih kepada pemerintah Aceh yang telah mengeluarkan surat rekomendasi ini, semoga pihak Kemendagri dalam waktu dekat memproses pula pemekaran Aceh Malaka ini," ujar Muslim.

Muslim yang juga anggota DPRA terpilih 2019-2024 dari Partai SIRA  ini mengatakan bahwa ia akan terus berjuang bersama segenap elemen masyarakat kawasan Aceh Malaka dan panitia pemekaran sampai Aceh Malaka benar-benar resmi jadi kabupaten baru sekaligus daerah otonomi.

Unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah saat ini sedang mendesain rancangan memekaran daerah dengan Bappenas RI, ini sebagai road map kerja Presiden Jokowi dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi misinya.

Bahwa Dalam UU 23 Tahun 2014 BAB VI Pasal 55 dan 56 diatur tentang pedoman dan acuan baru pengusulan dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), dimana dalam pasal tersebut mengamanatkan pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah yang kemudian saat ini Rancangan Peraturan Pemerintahnya sudah final dan tinggal ditanda tangani oleh Presiden.

Lalu amanat UU 23 Tahun 2014 bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Desain Penataan Daerah (Detada) dan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) harus sudah terbit 2 tahun setelah pengundangan UU 23 Tahun 2014 (seharus terbit tahun 2016 nyatanya sampai 2019 pasca pilpres dan pileg pun belum diterbitkan oleh Pemerintah.

Nah, disinilah masalahnya kenapa RPP (Detada dan Desertada) itu terkesan ditahan walaupun pembahasannya sudah hampir final, karena dalam RPP itu syarat-syarat untuk mengajukan DOB yang TOP Dwon cukup berat sebenarnya sama saja sudah tidak ada pembentukan DOB dari usulan daerah, bayangkan saja jika daerah mengusul DOB maka selama dalan pemerintah persiapan akan menjadi tanggungan 100% oleh daerah induk.

"Dan dilihat dari luas daerah dan jumlah penduduk, Aceh Malaka memang sangat pantas untuk segera diresmikan oleh pusat sebagai kabupaten. Untuk itu saya berharap kemendagri segera merekomendasikan dan memproses pemekaran Aceh Malaka," tutup Muslim Syamsuddin. (Red/TRDC)