Rencana Pembangunan 4 Batalyon Baru di Aceh Picu Kekhawatiran: KontraS Tegaskan Penolakan

KontraS juga menyoroti ketentuan dalam MoU yang melarang pengerahan militer secara besar-besaran. Menurut mereka, kehadiran empat batalyon baru jelas bertentangan dengan komitmen tersebut dan mengancam stabilitas perdamaian yang telah dijaga selama hampir dua dekade.

Lemahnya Reformasi dan Ancaman Militerisasi Sipil

Lebih lanjut, KontraS menilai lambannya reformasi institusional di Aceh memperparah kekhawatiran masyarakat. Ketiadaan jaminan agar individu yang diduga terlibat pelanggaran HAM tidak menduduki jabatan strategis militer menjadi salah satu indikator lemahnya keadilan transisi.

“Tanpa akuntabilitas dan jaminan ketidakberulangan, kepercayaan korban terhadap proses keadilan akan terus melemah,” ungkap Husna.

Rencana pembangunan batalyon juga diklaim oleh TNI sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan, termasuk menghadirkan unsur pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan di dalam struktur batalyon. Namun, KontraS menilai justru peran tersebut semestinya dijalankan oleh lembaga sipil.

“Kita punya Bulog, Dinas Pertanian, kelompok tani, dan lembaga-lembaga sipil lain yang memiliki kompetensi di bidang itu. Ketika TNI mengambil alih fungsi tersebut, ini adalah bentuk militerisasi terhadap ruang sipil,” tambahnya.