JAKARTA | Koranindependen.co – Kasus keracunan massal yang kembali menimpa siswa sekolah dasar akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memicu kritik keras terhadap sistem penyediaan makanan terpusat. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi dan kecerdasan anak bangsa justru berulang kali berubah menjadi ancaman keselamatan.
Pola distribusi makanan dari dapur umum berskala besar—dimasak sejak dini hari, dikirim pagi, dan baru dikonsumsi siang hari—dinilai membuka celah besar bagi kontaminasi bakteri berbahaya. Menurut pakar keamanan pangan, jeda waktu lebih dari delapan jam antara proses memasak dan konsumsi merupakan faktor utama pemicu keracunan.
Sejumlah pihak menilai, solusi bukan sekadar memperketat pengawasan, melainkan mengubah model penyediaan secara fundamental. Desentralisasi dapur sekolah digadang-gadang sebagai alternatif terbaik, dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan bahan baku, proses memasak, hingga penyajian. “Naluri orang tua melindungi anaknya adalah kontrol kualitas terbaik,” demikian pandangan pemerhati pendidikan.
Model ini terbukti berhasil di berbagai negara. Jepang menjadikan makan siang bagian dari kurikulum, Brasil mewajibkan pasokan bahan dari petani lokal, sementara Finlandia telah lama menerapkan dapur sekolah dengan standar gizi ketat. Semua menekankan kesegaran, keamanan, serta nilai edukasi bagi siswa.