Oleh: Yusrizal Ibrahim Lamno*
Di Aceh, nama Muzakir Manaf -- Mualem -- selalu hadir dalam percakapan politik dan harapan kolektif. Simbol perlawanan, figur perdamaian, sekaligus ikon janji masa depan. Dari gelombang politik pasca-MoU Helsinki hingga momentum kekuasaan hari ini, Mualem memikul beban sejarah: membawa Aceh keluar dari luka, menuju sejahtera. Namun sejarah substantif selalu menuntut lebih dari simbol. Ia menuntut realisasi.
Janji Masa Lalu yang Membekas
Masyarakat Aceh belum lupa deretan janji “fenomenal” era kampanye 2012: bantuan Rp1 juta per KK per tahun, naik haji dengan kapal pesiar, feri Lhokseumawe - Penang, penghapusan barcode BBM. Sebagian terdengar ambisius, sebagian memantik mimpi kolektif. Sampai saat ini, belum satu pun menjelma jadi kenyataan.
Tentu saja politik punya mekanisme yang rumit: birokrasi pusat, keterbatasan fiskal, hingga dinamika elit daerah. Tetapi publik hanya membaca hasil. Bagi rakyat, janji bukan retorika -- melainkan komitmen moral. Dan di situlah luka kepercayaan mulai bertunas.
MoU Helsinki: Narasi yang Tergantung di Langit
Pada fase berikutnya, Mualem dan Partainya mengusung agenda mulia: menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan memperjuangkan kekhususan Aceh. Di atas kertas, isu itu monumental: menyentuh sumber daya, kewenangan politik, simbol identitas, dan pemulihan korban konflik.
Namun, lebih satu dekade berlalu. Butir-butir strategis MoU masih menggantung, simbol belum tuntas, dan korban konflik masih menunggu keadilan. Isu referendum sempat dilontarkan -- keras, emosional, dan kharismatik. Tetapi lagi-lagi, lenyap dalam kabut politik pragmatis. Aceh pun berjalan dalam ruang antara: kaya secara potensi, miskin secara realisasi.