Terkait Pembatalan Multiyears, Herman Abdullah Sesalkan Keputusan DPR Aceh

Redaksi 22 Juli 2020 | 22:44 264
Terkait Pembatalan Multiyears, Herman Abdullah Sesalkan Keputusan DPR Aceh

Anggota DPR Aceh H. Herman Abdullah, SE saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR Aceh. Rabu(22/7/2020)

Koranindependen.co | Banda Aceh – Sebagai legislator yang berasal dari wilayah pantai barat  selatan Aceh, H. Herman Abdullah, SE mengaku sangat  kecewa kepada lembaga DPR Aceh yang mayoritas anggotanya menyetujui pembatalan pembangunan 11 ras jalan proyek multiyers yang telah dianggarkan di APBA 2020. Rabu (22/7/2020).

“Saya kecewa kepada lembaga DPR Aceh yang membatalkan multiyears”. Ujarnya kepada media ini

Herman menambahkan banyak sekali daerah di Aceh terutama di wilayah pantai barat selatan Aceh yang masih terisolir dari perkotaan dan juga kesulitan akses transportasi jalan ke kabupaten tetangga.

“Kami baru saja selesai melaksankan kunjungan ke kabupaten Simeulue, bagaimana sulitnya saudara-saudara kita di Sibigo waktu berangkat ke kota sinabang karena jalannya belum diaspal, dan juga jalan alternatife Lamno-Jantho jika terjadi longsor di Paro-Geurutee”. Tambahnya

Herman mengaku selama ini, dirinya banyak menerima masukan dan keluhan dari para petani dan pekebun yang berada dipesisir pantai barat selatan Aceh, dikarenakan mereka kesulitan dalam membawa hasil pertanian yang mereka dapat untuk dijual di daerah lainnya di Aceh.

“Mereka tidak minta jalan tol, tetapi mereka hanya meminta jalan untuk mempermudah akses menjual hasil bumi untuk kebutuhan ekonomi mereka”. Katanya

Sebagai wakil rakyat di DPR Aceh, Herman Abdullah mengajak semua elit politik di Aceh untuk bersama-sama mendukung pembangunan Aceh.

“Mari kita sama-sama kita pikirkan Aceh yang sebagian masyarakat kita masih tinggal dipedalaman dan yang mereka sangat membutuhkan adalah jalan yang menghubungkan tempat tinggal mereka’’. Harapnya

Sebelumnya DPR Aceh mengagendakan Rapat paripurna tentang persetujuan pembatalan MoU multiyears contract tahun 2020-2022. Sebelum rapat selesai Fraksi Demokrat di DPRA memutuskan untuk walk out (ke luar) dari ruang rapat paripurna.[]