Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat Tanggapi Rekomendasi MPU Terkait Penghentian Pengajian Masjid Jabir Al-Ka’biy

Redaksi 07 Agustus 2019 | 09:09 1790
Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat Tanggapi Rekomendasi MPU Terkait Penghentian Pengajian Masjid Jabir Al-Ka’biy

M Yunus Bidin (Foto Istimewa)

Koran Independen, Aceh Barat. (7/8/2019). - Menyikapi rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat terkait penghentian aktifitas pengajian di Mesjid Jabir Al Ka’biy yang berlokasi di Jalan Sentosa Gampong Drien Rampak Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang dianggap tidak sesuai dengan Mazhab Syafi’I serta Ahlussunnah wal jama’ah perlu disikapi secara jernih dan bijak, jangan sampai kebijakan tersebut  justru mencederai ukhuwah Islamiyah antar sesama umat khususnya di kabupaten Aceh Barat yang selama ini terjalin dengan baik dan tidak ada masalah, namun tiba-tiba kenapa sudah dipermasalahkan, ada apa? 

Berkaitan dengan hal tersebut MPU sebagai representasi Ulama diharapkan untuk tidak berasumsi dan berspekulasi berlebihan terkait dengan pengajian tersebut, namun harus menggali dan melakukan pendalaman dengan mengajak dialog dan berdiskusi sehingga mendapatkan kebenaran materil tentang perihal tersebut.  

Jika pun ada sesuatu yang  berbeda yang sifatnya tidak substantif atau khilafiyah maka hal tersebut tidak perlu dipersoalkan dan diperdebatkan masih banyak hal-hal lain  yang lebih penting menjadi perhatian MPU salah satu diantaranya masalah praktek riba yang cukup marak terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sifatnya mengikat, jika hal itu tidak menjadi sandaran maka apapun kebijakan yang dilakukan dalam konteks bernegara maka  publik akan mempertanyakan legitimasinya dan bisa dianggap sebagai tindakan yang cacat hukum. Berkaitan dengan persoalan tersebut tentu kita mempunyai  Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang menjadi sandarannya.

Dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa : (Pertama) : Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan syari’ah. (Kedua) : Penyelenggaraan Ibadah diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut Mazhab Syafi’i.

(Ketiga): Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada Mazhab Syafi’i dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah  Islamiyah dan ketentraman. (Keempat : Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, tidak dapat dipaksakan mengamalkan Mazhab Syafi’i.(Kelima). Dalam hal kelompok masayarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits serta diakui secara sah oleh negara tetap dibenarkan/ dilindungi.

"Untuk itu MPU dalam menerbitkan rekomendasi tersebut seharusnya tidak boleh mengabaikan dan mengenyampingkan ketentuan tersebut di atas, karena ketika penyusunan rancangan qanun tersebut MPU sebagai representasi ulama di Aceh ikut terlibat. Disamping itu MPU harus memposisikan diri sebagai pengayom dan penengah serta pelindung dalam menyikapi dugaan perselisihan di tengah umat dan tidak boleh menjadi corong bagi kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kelompok yang lain, sehingga keberadaan lembaga MPU tersebut milik seluruh kelompok umat di Aceh Barat." Ungkap Yunus Bidin, S.H, M.H yang merupakan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat dan Dosen Fisip di UTU Meulaboh. (Red)